kalender

kalender hijriyah

jam

asmaul husna

Asmaul Husna

jadwal adzan

banner link gunadarma

"
Banner Link Gunadarma
".

universitas gunadarma

universitas gunadarma

Seguidores

Diberdayakan oleh Blogger.
Rabu, 09 April 2014
BAGAIMANA PERKEMBANGAN HAKI DALAM INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA

          HAKI merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir dan kreasi manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah. HAKI tidak hanya menuntut adanya sikap pengakuan dan penghargaan, tetapi juga perlindungan. HAKI perlu mendapat perlindungan karena kemungkinan untuk mendapat ancaman ataupun kecaman dari masyarakat yang tidak suka dengan HAKI yang di buat dari orang lain. Selain itu, karena untuk mencegah adanya pembajakan dan duplikat atas HAKI tersebut.
          Pada awal tahun 1990, di Indonesia, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) itu tidak populer. HAKI mulai populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Perubahan undang-undang perjalanan perundang-undangan HAKI di Indonesia sebagai berikut : UU No 6 Tahun 1982 ——-> diperbaharui menjadi UU No 7 Tahun 1987—— > UU No 12 Tahun 1992——> Terakhir, UU tersebut diperbarui menjadi UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayan Intelektual yang disahkan pada 29 Juli 2002 ternyata diberlakukan untuk 12 bulan kemudian, yaitu 19 Juli 2003, inilah kemudian menjadi landasan diberlakukannya UU HAKI di Indonesia. Bagi Indonesia, pengembangan sistem HAKI telah diarahkan untuk menjadi pagar, penuntun dan sekaligus rambu bagi aktivitas industri dan lalu lintas perdagangan. Dalam skala ekonomi makro, HAKI dirancang untuk memberi energi dan motivasi kepada masyarakat untuk lebih mampu menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki.
Ketika menghadapi badai krisis ekonomi, HAKI terbukti dapat menjadi salah satu payung pelindung bagi para tenaga kerja yang memang benar-benar kreatif dan inovatif. Lebih dari itu, HAKI sesungguhnya dapat diberdayakan untuk mengurangi kadar ketergantungan ekonomi pada luar negeri. Produk-produk industri kreatif di Indonesia rawan mengalami pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Pemahaman dan sosialisasi HAKI yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat harus terus dilakukan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu mengatakan, industri kreatif merupakan salah satu katalis yang akan mendorong Indonesia menjadi negara maju. Hak Cipta  dan  Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Karena Hak Cipta  dan  Merek mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai tanda pengenal suatu produk untuk membedakan dengan produk lainnya, disamping itu juga sebagai sarana promosi dan jaminan atas mutu barang dan jasa serta penunjukan asal barang itu diproduksi.
          Pada bulan kemarin, tepatnya tanggal 25 Maret 2014 bertempat di Hotel Dafam & Resorts Jl. Imam Bonjol, Semarang diselenggarakan acara Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual. Peserta yang mengikuti sosialisasi ini sebanyak 70 orang yang terdiri dari pelaku usaha IKM/UKM unggulan daerah dan aparatur pemerintah di wilayah Bakorwil I  dan Bakorwil II, serta beberapa Pejabat Struktural jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Di dalam sosialisasi tersebut. Acara ini di pimpin oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Menurut Ratna Kawuri, SH, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Menurut beliau, tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi Hak Cipta, Paten, Merek, dan  Desain Industri, serta  memberikan motivasi dan wawasan, tentang arti pentingnya HAKI dalam rangka peningkatan daya saing produk IKM/UKM dan perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam berusaha. Peluang pertumbuhan industri kreatif yang lebih pesat masih sangat terbuka lebar mengingat adanya peran pemerintah yang memberi dukungan sektor tersebut. Kelemahan dari industri kreatif, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan kepemilikan serta penguasaan teknologi. Maka dari itu, penting sekali penerapan HAKI dalam industri kreatif. Dahulu memang masyarakat Indonesia  masih awam / tidak mengenal dan tidak peduli dengan HAKI. Tetapi dengan berjalannya waktu dan perkembangan industri kreatif, serta kesadaran dalam diri masyarakat maka lambat laun industri kreatif di Indonesia semakin berkembang dan semakin , khususnya di Jawa Tengah. Kabupaten Semarang yang didominasi dataran tinggi menjadikan daerah ini kaya akan hasil pertanian, seperti buah, sayuran, dan aneka bunga hias. Namun, lokasi strategis Kabupaten Semarang yang menghubungkan tiga penting Semarang dengan Solo dan Yogyakarta, juga menjadi incaran investor yang membuka usaha manufaktur, taman rekreasi, dan restoran. Puluhan pabrik tekstil dan garmen beserta industri turunnya banyak tersebar di kabupaten ini. Perusahaan tekstil berkelas dunia seperti PT Apac Inti Corpora dan lainnya berdiri dan berkembang di daerah ini.     
              Puluhan pabrik tekstil dan garmen beserta industri turunnya banyak tersebar di kabupaten ini. Perusahaan tekstil berkelas dunia seperti PT Apac Inti Corpora dan lainnya berdiri dan berkembang di daerah ini. Krisis ekonomi global pada 2008 memang sempat memengaruhi perkembangan industri tekstil dan garmen yang berorientasi ekspor. Namun, krisis tersebut tidak sampai membuat puluhan industri tekstil dan garmen di Kabupaten Semarang limbung.     

Sumber : http://www.koran-sindo.com/node/374476
: http://dinperindag.jatengprov.go.id/berita-sosialisasi-hki.html#ixzz2yLK3OitC
http://dinperindag.jatengprov.go.id/berita-sosialisasi-hki.html
http://www.promojateng-pemprovjateng.com/detailnews.php?id=11349
http://rifkymiafauziah.wordpress.com/2012/11/12/sejarah-singkat-latar-belakang-dan-perkembangan-haki-di-indonesia/
http://www.promojateng-pemprovjateng.com/detilproduk.php?kota=Kabupaten%20Semarang&produk=Tekstil



Sabtu, 08 Maret 2014
Hukum ekonomi yang berlaku di Indonesia

          Hukum ekonomi adalah suatu hukum yang mengatur hubungan akibat / pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari – hari dalam masyarakat. Contohnya ialah hukum yang mengatur perdagangan, pertanian, pertambangan, industri dan lain – lain. Hukum ekonomi muncul disebabkan oleh semakin berkembang dan majunya pertumbuhan perekomian suatu negara. Seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu negara pastilah mempergunakan  hukum atau aturan yang secara bersama disepakati dan dilaksanakan agar terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh warga negara yang ada di suatu negara. Hukum ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu :
1.     Hukum ekonomi pembangunan, yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara - cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
2.    Hukum ekonomi sosial yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara - cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM Indonesia.
          hukum tertinggi yang mengatur mengenai perekonomian di Indonesia yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi :
1.  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.


          Indonesia memiliki potensi berbagai macam kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang baik tetapi, belum mampu untuk memaksimalkan apa yang sudah ada dan belum mampu dalam hal pengelolaannya. Di indonesia secara ekonomi menganut sistem ekonomi kerakyatan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terlihat jelas dari kesenjangan ekonomi yang terjadi / tidak meratanya pendapatan antara suatu masyarakat di suatu daerah yang satu dengan yang lain, semakin banyaknya pengangguran, inflasi yang mengakibatkan harga – harga semakin mahal sehingga kemampuan daya beli sulit mengimbangi masalah ekonomi yang ada, banyaknya kasus KKN yang dilakukan oleh pejabat negara, yang mereka itu hanya mementingkan kepentingan kelompok atau dirinya sendiri, dan masalah ekonomi lainnya yang tidak ada tindakan nyata untuk menyelesaikannya. Yang ada hanya kata – kata belaka, kalaupun ada itu hanya dilakukan untuk waktu yang tidak lama atau ada saja oknum yang memanfaatkan kesempatan yang baik itu untuk melakukan kecurangan dan aksi kejahatan lainnya.

          Era baru ekonomi dan keuangan dunia yang di tandai oleh kemapanan sistem ekonomi di mana fiat money (alat tukar berupa uang kertas) , fractional reserve requirement (cadangan minimal uang di Bank) , dan interest (Bunga atau Riba) dianggap sebagai tiga pilar penting dalam sistem moneter dunia. Salah satu kelemahan fiat money dalam perekonomian di Indonesia yang terus mengalami inflasi akan terasa pada transaksi-transaksi yang tidak tunai (hutang). Dari dulu uang kertas berfungsi untuk menjamin bahwa seseorang memiliki emas dengan jumlah tertentu, namun ketamakan segelintir manusia yang memegang kekuasaan atas pencetakan uang mulai mencetak uang dengan seenaknya tanpa memiliki jaminan emas. Artinya uang bisa dihasilkan dari ruang hampa hanya perlu bermodalkan mesin pencetak. Inilah penyebab inflasi karena uang terlalu banyak beredar di masyarakat. Bunga dari bank atas pinjaman yang dilakukan oleh seseorang akan membuat orang tersebut semakin terbebani, bunga mengandung mudharat karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko atas proyek usaha yang dikelola si peminjam adalah sebuah ketidakadilan dan ini dapat menimbulkan berbagai krisis.
          Masalah dalam hukum ekonomi juga terdapat dalam masalah impor barang, plagiator dalam hal barang atau jasa, dan juga masalah lainnya. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa bangsa Indonesia kurang mandiri, kurang kreatif, dan kurang mengasah kemampuannya dalam hal pemenuhan kebutuhan.  Cara – cara yang dingunakan untuk membenahi hukum ekonomi di Indonesia adalah membuat Undang – undang yang dilandasi dengan sistem ekonomi yang jauh dari riba, kelola dengan baik dan benar SDA dan SDM, tingkatkan dan kembangkan kemampuan dalam hal IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), menjunjung tinggi kejujuran, kerja keras dan tekun demi tercapainya kesatbilan ekonomi bagi warga negara Indonesia.
          Yang di harapkan dan di impikan dari semua masyarakat Indonesia adalah keluar dari semua masalah ekonomi dan semoga tercetus ide atau solusi yang memang  benar – benar memperbaiki dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah kembali ke emas atau berinvestasi dengan emas. Karena emas merupakan salah satu alat tukar yang memiliki nilai yang stabil. Jika ingin merubah sistem perekonomian, rubahlah dahulu sikap dan tekad masyarakat atau dari dalam diri sendiri untuk membangun dan membangkitkan semangat ekonomi untuk membentuk negara yang sejahtera, adil, makmur, maju, dan lebih baik.

sumber :
http://adimo22.blogspot.com/2013/03/wajah-hukum-ekonomi-di-indonesia-secara.html
http://kinantiarin.wordpress.com/penerapan-hukum-dalam-ekonomi/
http://thetruth4world.wordpress.com/2009/01/05/three-pilars-of-satanic-finance/

Sabtu, 23 November 2013


KOPERASI PUSAT PERBELANJAAN DEPOK (KPPD)
            Koperasi KPPD (Koperasi Pusat Perbelanjaan Depok) ini didirikan pada tahun 1990, yang berlokasi di Jalan Nusantara raya, yang menjadi anggota koperasi ini adalah para pedagang yang berada di pasar Depok Jaya. Jumlah anggotanya adalah kurang lebih 700 orang. Modal koperasi di KPPD ini berasal dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan donasi. Modal pinjaman berupa pinjaman dari anggota, operasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang, dan sumber dana lainnya yang sah. Pembagian SHU yang diperoleh anggota sesuai dengan jasa atau transaksi yang dilakukannya. Syarat untuk menjadi anggota koperasi ini adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut : 
  1.  Memiliki kios atau tempat usaha di bawah kekuasaan koperasi  
  2. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa, tidak dalam perwalian, sehat jasmani dan rohani)
  3. Mata pencaharian : Pedagang dan Pengusaha
  4. Telah melunasi simpanan pokok dan taat membayar simpanan wajib yang ditetapkan dalam AD/ART
  5. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku.
          Anggota koperasi aktif adalah yang telah melunasi simpanan pokok dan tidak ada tunggakan simpanan wajib paling lama. Rapat anggota dilakukan setiap bulan maret dan hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Didalam rapat anggota dilakukan pembagian SHU kepada anggota dan membicarakan tentang kepengurusan koperasi. Koperasi ini melakukan usaha penghimpunan dana dengan mengadakan simpanan berjangka dan tabungan dalam berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan anggota, koperasi lain dan anggotanya. Dalam pelayanan, koperasi memberi pinjaman sesuai kebutuhan anggota dengan memperhatikan kemampuan pengembalian dari peminjam serta kemampuan keuangan koperasi.