kalender
kalender hijriyah
jam
jadwal adzan
banner link gunadarma
"
Banner Link Gunadarma
".
universitas gunadarma
Seguidores
Diberdayakan oleh Blogger.
Rabu, 09 April 2014
BAGAIMANA
PERKEMBANGAN HAKI DALAM INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA
HAKI
merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir dan kreasi manusia yang
menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kesejahteraan
masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah. HAKI tidak hanya menuntut adanya
sikap pengakuan dan penghargaan, tetapi juga perlindungan. HAKI perlu mendapat
perlindungan karena kemungkinan untuk mendapat ancaman ataupun kecaman dari
masyarakat yang tidak suka dengan HAKI yang di buat dari orang lain. Selain
itu, karena untuk mencegah adanya pembajakan dan duplikat atas HAKI tersebut.
Pada
awal tahun 1990, di Indonesia, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) itu tidak
populer. HAKI mulai populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Perubahan
undang-undang perjalanan perundang-undangan HAKI di Indonesia sebagai berikut :
UU No 6 Tahun 1982 ——-> diperbaharui menjadi UU No 7 Tahun 1987—— > UU No
12 Tahun 1992——> Terakhir, UU tersebut diperbarui menjadi UU No 19 Tahun
2002 tentang Hak Kekayan Intelektual yang disahkan pada 29 Juli 2002 ternyata
diberlakukan untuk 12 bulan kemudian, yaitu 19 Juli 2003, inilah kemudian
menjadi landasan diberlakukannya UU HAKI di Indonesia. Bagi Indonesia,
pengembangan sistem HAKI telah diarahkan untuk menjadi pagar, penuntun dan
sekaligus rambu bagi aktivitas industri dan lalu lintas perdagangan. Dalam
skala ekonomi makro, HAKI dirancang untuk memberi energi dan motivasi kepada
masyarakat untuk lebih mampu menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang
dimiliki.
Ketika menghadapi badai krisis ekonomi, HAKI terbukti dapat menjadi salah satu payung pelindung bagi para tenaga kerja yang memang benar-benar kreatif dan inovatif. Lebih dari itu, HAKI sesungguhnya dapat diberdayakan untuk mengurangi kadar ketergantungan ekonomi pada luar negeri. Produk-produk industri kreatif di Indonesia rawan mengalami pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Pemahaman dan sosialisasi HAKI yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat harus terus dilakukan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu mengatakan, industri kreatif merupakan salah satu katalis yang akan mendorong Indonesia menjadi negara maju. Hak Cipta dan Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Karena Hak Cipta dan Merek mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai tanda pengenal suatu produk untuk membedakan dengan produk lainnya, disamping itu juga sebagai sarana promosi dan jaminan atas mutu barang dan jasa serta penunjukan asal barang itu diproduksi.
Ketika menghadapi badai krisis ekonomi, HAKI terbukti dapat menjadi salah satu payung pelindung bagi para tenaga kerja yang memang benar-benar kreatif dan inovatif. Lebih dari itu, HAKI sesungguhnya dapat diberdayakan untuk mengurangi kadar ketergantungan ekonomi pada luar negeri. Produk-produk industri kreatif di Indonesia rawan mengalami pelanggaran atas hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Pemahaman dan sosialisasi HAKI yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat harus terus dilakukan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu mengatakan, industri kreatif merupakan salah satu katalis yang akan mendorong Indonesia menjadi negara maju. Hak Cipta dan Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Karena Hak Cipta dan Merek mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai tanda pengenal suatu produk untuk membedakan dengan produk lainnya, disamping itu juga sebagai sarana promosi dan jaminan atas mutu barang dan jasa serta penunjukan asal barang itu diproduksi.
Pada
bulan kemarin, tepatnya tanggal 25 Maret 2014 bertempat di Hotel Dafam &
Resorts Jl. Imam Bonjol, Semarang diselenggarakan acara Sosialisasi Hak
Kekayaan Intelektual. Peserta yang mengikuti sosialisasi ini sebanyak 70 orang
yang terdiri dari pelaku usaha
IKM/UKM unggulan daerah dan aparatur pemerintah di wilayah Bakorwil I dan Bakorwil II, serta beberapa Pejabat Struktural
jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Di dalam
sosialisasi tersebut. Acara ini di pimpin oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Menurut Ratna Kawuri, SH, Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Menurut beliau, tujuan dari
acara ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Hak
Kekayaan Intelektual yang meliputi Hak Cipta, Paten, Merek, dan Desain Industri, serta memberikan motivasi dan wawasan, tentang arti
pentingnya HAKI dalam rangka peningkatan daya saing produk IKM/UKM dan
perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam berusaha. Peluang
pertumbuhan industri kreatif yang lebih pesat masih sangat terbuka lebar
mengingat adanya peran pemerintah yang memberi dukungan sektor tersebut.
Kelemahan dari industri kreatif, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia
dan keterbatasan kepemilikan serta penguasaan teknologi. Maka dari itu, penting
sekali penerapan HAKI dalam industri kreatif. Dahulu memang masyarakat
Indonesia masih awam / tidak mengenal
dan tidak peduli dengan HAKI. Tetapi dengan berjalannya waktu dan perkembangan
industri kreatif, serta kesadaran dalam diri masyarakat maka lambat laun industri
kreatif di Indonesia semakin berkembang dan semakin , khususnya di Jawa Tengah.
Kabupaten Semarang yang didominasi dataran
tinggi menjadikan daerah ini kaya akan hasil pertanian, seperti buah, sayuran,
dan aneka bunga hias. Namun, lokasi strategis Kabupaten Semarang yang
menghubungkan tiga penting Semarang dengan Solo dan Yogyakarta, juga menjadi
incaran investor yang membuka usaha manufaktur, taman rekreasi, dan restoran.
Puluhan pabrik tekstil dan garmen beserta
industri turunnya banyak tersebar di kabupaten ini. Perusahaan tekstil berkelas
dunia seperti PT Apac Inti Corpora dan lainnya berdiri dan berkembang di daerah
ini.
Puluhan pabrik
tekstil dan garmen beserta industri turunnya banyak tersebar di kabupaten ini.
Perusahaan tekstil berkelas dunia seperti PT Apac Inti Corpora dan lainnya
berdiri dan berkembang di daerah ini. Krisis ekonomi global pada 2008
memang sempat memengaruhi perkembangan industri tekstil dan garmen yang
berorientasi ekspor. Namun, krisis tersebut tidak sampai membuat puluhan
industri tekstil dan garmen di Kabupaten Semarang limbung.
Sumber
: http://www.koran-sindo.com/node/374476
: http://dinperindag.jatengprov.go.id/berita-sosialisasi-hki.html#ixzz2yLK3OitC
http://dinperindag.jatengprov.go.id/berita-sosialisasi-hki.html
http://www.promojateng-pemprovjateng.com/detailnews.php?id=11349
http://rifkymiafauziah.wordpress.com/2012/11/12/sejarah-singkat-latar-belakang-dan-perkembangan-haki-di-indonesia/
http://www.promojateng-pemprovjateng.com/detilproduk.php?kota=Kabupaten%20Semarang&produk=Tekstil
Sabtu, 08 Maret 2014
Hukum
ekonomi yang berlaku di Indonesia
Hukum
ekonomi adalah suatu hukum yang mengatur hubungan akibat / pertalian peristiwa
ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi
sehari – hari dalam masyarakat. Contohnya ialah hukum yang mengatur
perdagangan, pertanian, pertambangan, industri dan lain – lain. Hukum ekonomi
muncul disebabkan oleh semakin berkembang dan majunya pertumbuhan perekomian
suatu negara. Seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu negara pastilah
mempergunakan hukum atau aturan yang
secara bersama disepakati dan dilaksanakan agar terwujudnya kesejahteraan bagi
seluruh warga negara yang ada di suatu negara. Hukum ekonomi dibedakan menjadi
2, yaitu :
1. Hukum
ekonomi pembangunan, yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara
- cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi Indonesia secara
nasional.
2. Hukum
ekonomi sosial yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara - cara
pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam HAM Indonesia.
hukum
tertinggi yang mengatur mengenai perekonomian di Indonesia yang terdapat dalam
pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi :
1.
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
2.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.
5.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
Undang-Undang.
Indonesia
memiliki potensi berbagai macam kekayaan sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang baik tetapi, belum mampu untuk memaksimalkan apa yang sudah ada
dan belum mampu dalam hal pengelolaannya. Di indonesia secara ekonomi menganut
sistem ekonomi kerakyatan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih jauh dari apa
yang diharapkan oleh masyarakat. Terlihat jelas dari kesenjangan ekonomi yang
terjadi / tidak meratanya pendapatan antara suatu masyarakat di suatu daerah
yang satu dengan yang lain, semakin banyaknya pengangguran, inflasi yang
mengakibatkan harga – harga semakin mahal sehingga kemampuan daya beli sulit
mengimbangi masalah ekonomi yang ada, banyaknya kasus KKN yang dilakukan oleh
pejabat negara, yang mereka itu hanya mementingkan kepentingan kelompok atau
dirinya sendiri, dan masalah ekonomi lainnya yang tidak ada tindakan nyata
untuk menyelesaikannya. Yang ada hanya kata – kata belaka, kalaupun ada itu
hanya dilakukan untuk waktu yang tidak lama atau ada saja oknum yang
memanfaatkan kesempatan yang baik itu untuk melakukan kecurangan dan aksi kejahatan
lainnya.
Era baru
ekonomi dan keuangan dunia yang di tandai oleh kemapanan sistem ekonomi di mana
fiat money (alat tukar berupa uang kertas) , fractional reserve requirement (cadangan minimal uang di Bank) , dan interest (Bunga
atau Riba) dianggap sebagai tiga pilar penting dalam sistem moneter
dunia. Salah satu kelemahan fiat money dalam perekonomian di Indonesia yang
terus mengalami inflasi akan terasa pada transaksi-transaksi yang tidak tunai
(hutang). Dari dulu uang kertas berfungsi untuk
menjamin bahwa seseorang memiliki emas dengan jumlah tertentu, namun ketamakan
segelintir manusia yang memegang kekuasaan atas pencetakan uang mulai mencetak
uang dengan seenaknya tanpa memiliki jaminan emas. Artinya uang bisa dihasilkan
dari ruang hampa hanya perlu bermodalkan mesin pencetak. Inilah penyebab
inflasi karena uang terlalu banyak beredar di masyarakat. Bunga dari bank atas
pinjaman yang dilakukan oleh seseorang akan membuat orang tersebut semakin
terbebani, bunga mengandung mudharat karena mengambil keuntungan tanpa
memikul resiko atas proyek usaha yang dikelola si peminjam adalah sebuah
ketidakadilan dan ini dapat menimbulkan berbagai krisis.
Masalah dalam
hukum ekonomi juga terdapat dalam masalah impor barang, plagiator dalam hal
barang atau jasa, dan juga masalah lainnya. Kenyataan tersebut membuktikan
bahwa bangsa Indonesia kurang mandiri, kurang kreatif, dan kurang mengasah
kemampuannya dalam hal pemenuhan kebutuhan. Cara – cara yang dingunakan untuk membenahi hukum
ekonomi di Indonesia adalah membuat Undang – undang yang dilandasi dengan
sistem ekonomi yang jauh dari riba, kelola dengan baik dan benar SDA dan SDM,
tingkatkan dan kembangkan kemampuan dalam hal IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi), menjunjung tinggi kejujuran, kerja keras dan tekun demi tercapainya
kesatbilan ekonomi bagi warga negara Indonesia.
Yang di
harapkan dan di impikan dari semua masyarakat Indonesia adalah keluar dari
semua masalah ekonomi dan semoga tercetus ide atau solusi yang memang benar – benar memperbaiki dan meningkatkan
perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah kembali ke emas atau
berinvestasi dengan emas. Karena emas merupakan salah satu alat tukar yang
memiliki nilai yang stabil. Jika ingin merubah sistem perekonomian, rubahlah
dahulu sikap dan tekad masyarakat atau dari dalam diri sendiri untuk membangun
dan membangkitkan semangat ekonomi untuk membentuk negara yang sejahtera, adil,
makmur, maju, dan lebih baik.
sumber :
http://adimo22.blogspot.com/2013/03/wajah-hukum-ekonomi-di-indonesia-secara.html
http://kinantiarin.wordpress.com/penerapan-hukum-dalam-ekonomi/
http://thetruth4world.wordpress.com/2009/01/05/three-pilars-of-satanic-finance/
Sabtu, 23 November 2013
KOPERASI
PUSAT PERBELANJAAN DEPOK (KPPD)
Koperasi
KPPD (Koperasi Pusat Perbelanjaan Depok) ini didirikan pada tahun 1990, yang
berlokasi di Jalan Nusantara raya, yang menjadi anggota koperasi ini adalah
para pedagang yang berada di pasar Depok Jaya. Jumlah anggotanya adalah kurang
lebih 700 orang. Modal koperasi di KPPD ini berasal dari modal sendiri dan
modal luar/pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan
wajib, dana cadangan, hibah, dan donasi. Modal pinjaman berupa pinjaman dari
anggota, operasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi
dan surat hutang, dan sumber dana lainnya yang sah. Pembagian SHU yang
diperoleh anggota sesuai dengan jasa atau transaksi yang dilakukannya. Syarat
untuk menjadi anggota koperasi ini adalah warga negara Republik Indonesia yang
memenuhi syarat sebagai berikut :
- Memiliki kios atau tempat usaha di bawah kekuasaan koperasi
- Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa, tidak dalam perwalian, sehat jasmani dan rohani)
- Mata pencaharian : Pedagang dan Pengusaha
- Telah melunasi simpanan pokok dan taat membayar simpanan wajib yang ditetapkan dalam AD/ART
- Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku.
Anggota koperasi aktif adalah yang telah melunasi simpanan
pokok dan tidak ada tunggakan simpanan wajib paling lama. Rapat anggota
dilakukan setiap bulan maret dan hanya dilakukan satu kali dalam setahun.
Didalam rapat anggota dilakukan pembagian SHU kepada anggota dan membicarakan
tentang kepengurusan koperasi. Koperasi ini melakukan usaha penghimpunan dana
dengan mengadakan simpanan berjangka dan tabungan dalam berbagai jenis sesuai
dengan kebutuhan anggota, koperasi lain dan anggotanya. Dalam pelayanan,
koperasi memberi pinjaman sesuai kebutuhan anggota dengan memperhatikan
kemampuan pengembalian dari peminjam serta kemampuan keuangan koperasi.
Langganan:
Postingan (Atom)


