kalender
kalender hijriyah
jam
jadwal adzan
banner link gunadarma
"
Banner Link Gunadarma
".
universitas gunadarma
Seguidores
Diberdayakan oleh Blogger.
Sabtu, 06 April 2013
PERKEMBANGAN
STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
1.
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Perencanaan pembangunan sendiri adalah upaya untuk mengantisipasi
ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran
arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai
sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.
Ciri
perencanaan pembangunan :
·
Berisi upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi
·
Meningkatnya pendapatan perkapita
·
Merubah struktur ekonomi
·
Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat
·
Pemerataan pembangunan
Apapun
definisi perencanaan pembangunan, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, manfaat
perencanaan adalah :
-
Dengan adanya perencanaan
diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan
pembangunan
-
Dengan perencanaan maka dapat
dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan
dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek
perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang
mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi
seminim mungkin
-
Perencanaan memberikan kesempatan
untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan
untuk memilih kombinasi cara yang terbaik
-
Dengan perencanaan dapat
dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi
pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya
-
Dengan adanya rencana maka akan
ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi
-
Penggunaan dan alokasi
sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan
efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan. Suatu usaha untuk
mencapai output/ hasil secara maksimal daripada sumber-sumber yang tersedia
-
Dengan perencanaan, perkembangan
ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat
ditingkatkan
- Dengan
perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur
Adapun rumusan tujuan kebijakan pembangunan dan target yang lebih
spesifik untuk tujuan pembangunan yaitu:
-
Pembanguna sumber daya insani
merupakan tujuan pertama kali dari kebijakan pembangunan
-
Perluasan produksi yang
bermanfaat
-
Perbaikan kualitas hidup dengan
memberikan prioritas pada 3 hal yakni terciptanya lapangan kerja, sistem
keamanan yang luas dan pembagian kekayaan dan pendapatan yang merata.
-
Pembanguana yang seimbang yakni
harmonisasi antar daerah berbeda dalam satu Negara dan antar sektor ekonomi
-
Teknologi baru yakni
berkembangnya teknologi tepat guna yang sesuai kondisi dan aspirasi negara
- Berkurangnya
ketergantungan pada dunia luar dan dengan semakin menyatunya kerjasama yang
solid dalam Negara.
Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi di
Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni:
Periode
Sebelum Orde Baru, dibagi dalam:
·
Periode 1945-1950
·
Periode 1951-1955
·
Periode 1956-1960
·
Periode 1961-1965
Periode
Setelah Orde Baru, dibagi dalam:
Periode
1966 s/d 1958, Periode Stabiitasi dan Rehabilitasi
·
Periode Repelita I :
1969/70-1973/74
·
Periode Repelita II : 1974/75-1978/79
·
Periode Repelita III : 1979/80-1983/84
·
Periode Repelita IV : 1984/85-1988/89
·
Periode Repelita V : 1989/90-1993/94
Secara ringkas perkembangan rencana pembangunan dan stretegi yang
dipergunakan dapat dilihat dalam tabel berikut:
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
STRATEGI
PEMBANGUNAN EKONOMI
KEBIJAKSANAAN
YANG MENDUKUNG DAN MENGHAMBAT TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.
Periode 1945-1950
a)
Perencanaan Hatta (1947)
b)
Rencana Kasino, Plan Produksi Tiga Tahun RI 1948-1950
c)
Rencana Kesejahteraan Istimewa 1950-1951
Catatan:
-
Periode 1945-1950 ini pada dasarnya masih merupakan periode revousi, yaitu
dalam situasi mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945
-
Periode 1945-1950, di Indonesia memberlakukan 2 UUD, yakni:
1.
UUD 1945, yang berlaku dari Agustus 1945-Desember 1949
2.
Konstitusi RIS, yang berlaku dari Desember 1949-Agustus 1950
Landasan:
-
Pasal 33 UUD ‘45
Strategi:
-
Meningkatkan kemakmuran rakyat dengan cara:
1.
Memperbaharui tenaga produktif
2.
Jalan industrilisasi dengan tetap mendasarkan diri sebagai negara agraris
Kebijaksanaan
yang mendukung:
-
Kebutuhan negara lain akan produk Indonesia masih tinggi, khususnya
barang-barang pertanian sebagai bahan baku industri
-
Barang sintetis belumlah dominan
-
Fluktuasi harga barang ekspor Indonesia sewaktu mengalami kenaikan
-
Pinjaman luar negeri, baik modal asing, merupakan pinjaman yang dianjurkan
Kebijaksanaan
yang menghambat:
-
Perekonomian Indonesia belum stabil sebagai akibat masa peralihan dari
perekonomian penjajahan (Belanda dan Jepang) ke perekonomian kemerdekaan
-
Inflasi yang diakibatkan oleh tindakan Belanda yang tetap menginginkan
Indonesia sebagai negara jajahannya, serta defisit APBN
-
Sangat tergantung pada fluktuasi tingkat harga barang ekspor Indonesia di pasar
Internasional
-
Kabinet yang silih berganti sebagai akibat situasi politik yang belum stabil
(agresi Belanda tahun 1947 dan 1948) sehingga tidak ada kebijaksanaan ekonomi
yang berkesinambungan
-
Terbatasnya dana saat itu
-
Rencana yang belum/ tidak dijabarkan dalam langkah-langkah yang konkret
misalnya dalam bentuk alokasi dana
-
Perhatian pemerintahan masih ditekankan pada mempertahankan kemerdekaan dari
serangan/ agresi dari luar
-
Rencana yang dibuat belum memiliki dasar politis
2.
Periode 1951-1955
Perencanaan
urgensi perekonomian (1951) yang diusukan oleh Sumitro Djojohadikusumo
Catatan:
-
Periode 1951-1955 merupakan periode pemantapan kemerdekaan. Kemerdekaan
Indonesia telah diakui secara Internasional tetapi Irian Barat masih belum
diserahkan Belanda
-
Pada priode ini Indonesia memberlakukan UUDS dari 15 Agustus 1950-5 Juli 1959
yang pada dasarnya menggambarkan rapuhnya persatuan di antara bangsa Indonesia
sendiri
-
Rencana pembangunan Ekonomi ini hanya mencakupi waktu 1951 dan 1952
-
Dari tahun 1952-1955 tidak ada rencana pembangunan ekonomi yang disusun oleh
pemerintah
Landasan:
-
Tidak dirumuskan secara eksplisit
Strategi:
-
Peningkatan nilai kemakmuran masyarakat dengan cara:
1.
Mendorong berkembangnya industri-industri kecil
2.
Meningkatkan kemajuan badan-badan koperasi dan memperkuat organisasi-organisasi
dan perkumpulan-perkumpulan untuk usaha perniagaan kecil dan menengah
3.
Mendorong berkembangnya industri berat yang akan menjadi unsur-unsur penyokong
yang memudahkan dan memperkuat kemajuan perindustrian dalam negeri di
daerah-daerah
4.
Peranan pemerintah diharapkan dominan dalam pelaksanaan rencana ini
Yang
mendukung:
-
Perang Korea pada tahun 1951 yang mengakibatkan penerimaan Indonesia meningkat
sehingga relatif ada dana (dikenal dengan istilah Korea-Boom)
Yang
menghambat:
-
Inflasi yang tidak dapat lagi dikendalikan sebagai akibat defisit anggaran yang
semakin meningkat
-
Penggunaan surplus perdagangan yang tidak terarah
-
Kebijaksanaan keuangan yang tidak mendorong berkembangnya investasi
-
Kabinet masih silih berganti yang mengakibatkan tidak adanya rencana/ program
yang berkesinambungan
-
Sifat rencana yang sangat pendek (hanya 2 tahun) dan tidak mempunyai dasar
politis (tidak ada persetujuan DPR)
3.
Periode 1956-1960
Rencana
Pembangunan Lima Tahun Pertama (RTLP) 1956-1960
Catatan:
-
Dalam periode ini kabinet masih silih berganti
-
Sengketa Irian Barat yang semakin meningkat yang mengakibatkan dinasionalisasikan
perusahaan-perusahaan Belanda
-
Perkembangan politik di negeri semakin panas yang mengakibatkan perekonomian
Indonesia berkembang ke arah yang tidak menentu
Landasan:
-
Secara eksplisit tidak dirumuskan
Strategi:
-
Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengalokasikan dana tahunan sebagai
berikut:
1.
Untuk pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan ....13%
2.
Untuk pengairan dan proyek-proyek multipurpose ...25%
3.
Untuk alat-alat perhubungan ...25%
4.
Pertambangan an industri ...25%
5.
Untuk urusan sosial (pengajaran, kesehatan, peumahan, dsb.) ...12%
Yang
mendukung:
-
Secara politis RUU tentang RLTP ini telah disetujui oeh DPR
Yang
menghambat:
-
Dalam pelaksanaan ternyata garis-garis besar rencana itu perlu diubah, baik
dalam target maupun dalam pembiayaan
-
Rencana yang disusun tidak/ kurang memperhatikan potensi yang ada
-
Inflasi yang semakin tidak terkendali sebagai akibat defisit APBN yang semakin
besar
-
Pendapatan pemerintah dari ekspor sangat menurun sebagai akibat dari resesi
ekonomi yang dialami AS dan Eropa Barat selama akhir 1957 dan permulaan 1958
-
Terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai manifestasi ketengan antara
pusat dan daerah, dengan perkataan lain stabilitas politik tidak ada
-
Kemampuan adaministratif untuk menjamin pelaksanaan rencana masih sangat rendah
4.
Periode 1961-1965
Perencanaan
Pembangunan Nasioanl Semesta Berencana 1961-1965
Catatan:
-
Periode ini diwarnai oleh perkembangan politik yang semakin panas (pembebasan
Irian Barat, anti Malaysia dan juga konflik antar partai politik)
-
Rencana ini terpaksa dihentikan di tengah jalan sebagai akibat adanya
pemberontakan PKI tahun 1965 (Aksi G.30.S.PKI)
Landasan:
-
Manifesto politik No. 1/1960 dan Deklarasi Ekonomi 1963
Strategi:
-
Meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan asas Ekonomi Terpimpin
Yang
mendukung:
-
Ada niat untuk membangun dengan suatu rencana yang jelas yang juga diikuti
dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu
Yang
menghambat:
-
Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim dianut, yang
antara lain tidak mempertimbangkan dana untuk membiayainya
-
Defisit anggaran yang semakin meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi tahun
1965 (650% /tahun) telah merusak sendi-sendi perekonomian secara menyeluruh
-
Peraturan yang ada tidak dilaksanakan secara konsisten
-
Stabilitas politik tidak ada, bahkan terjadi pemberontakan PKI tahun 1965
-
Tenaga pendukung (administrasi) yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan
rencana masih sangat lemah bahkan semakin diperlemah karena adanya inflasi yang
tidak terkendali
-
Rencana ini pada dasarnya hanya untuk mendinginkan situasi politik yang
sedang panas
5.
Periode 1966-1969
Periode
stabilitasi dan rehabilitasi ekonomi 1966-1969
Catatan:
-
Dengan pemberontakan PKI tahun 1965, Rencana Pembangunan Nasional Semesta
Berencana praktis tidak berlaku lagi
-
Setelah pemberontakan PKI ditumpas, lahirlah masa Orde Baru
-
UU Perbankan tahun 1968 diberlakukan
-
Kebijaksanaan 3 Oktober 1966 yang mmengambil langkah-langkah di bidang keuangan
negara, moneter dan perdagangan yang berkisar pada:
Penertiban
keuangan negara yang serba sulit pengaturan kembali urusan moneter dan dunia
perbankan
Memberikan
kebebasan kepada dunia perdagangan yang terbelenggu oleh sistem jatah yang
tidak wajar dan oleh peraturan berbelit-belit yang mematikan inisiatif rakyat/
masyarakat
-
Kebijaksanaan ini berintikan bertujuan membendung laju inflasi
Landasan:
-
TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 yang juga merupakan GBHN yang pertama
Strategi:
-
Meningkatkan kemakmuran rakyat/ masyarakat (GNP) dengan memperbaharui
kebijaksanaan dalam bidang ekonomi keuangan dan pembangunan dengan cara:
1.
Penilaian kembali daripada semua landasan-landasan kebijaksanaan ekonomi,
keuangan dan pembangunan agar diperoleh keseimbangan yang tepat antara upaya
yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai
2.
Melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
3.
Stabilisasi dan rehabilitasi yang mencakup (jangka pendek)
Pengendalian
inflasi
Pencukupan
kebutuhan pangan
Rehabilitasi
prasarana ekonomi
Peningkatan
kegiatan ekspor
Pencukupan
kebutuhan sandang
-
Pembangunan yang terencana dan konsisten (jangka panjang) yang skala
prioritasnya adalah:
Bidang
pertanian
Bidang
prasarana
Bidang
industri
Yang
mendukung:
-
Program ini dilandasi ketetapan MPRS sehingga mempunyai nilai politis
-
Dalam rencana ini dirumuskan secara tajam adanya skala prioritas nasional yakni
bidang ekonomi
-
Skala prioritas dalam bidang ekonomi juga menegaskan adanya patokan utama yakni
dilaksanakannya proyek-proyek yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat
diperlukan bagi keperluan rakyat banyak
-
Dalam operasionalnya, dibedakan dengan jelas antara program stabilisasi dan
rehabilitasi dengan program pembangunan
-
Dibedakannya antara pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dalam
pembangunan ekonomi
-
Diberlakukannya kebijaksanaan dalam bidang ekonomi yang konsisten disertai
dengan penertiban keuangan pemerintah melalui kebijaksanaan APBN yang seimbang
-
Kebijaksanaan dalam bidang ekonomi tersebut adalah:
Peraturan-peraturan
3 Oktober 1966
Peraturan
bulan Februari 1967
Peraturan
28 Juli 1967
-
Kehidupan politik yang relatif stabil
Yang
menghambat:
-
Harga barang-barang ekspor Indonesia di pasaran Internasional menurun. Dan juga
merosotnya hasil produksi barang-barang ekspor, menurunnya mutu kekurangan
bahan-bahan baku/ penolong serta peralatannya, keadaan infrastruktur yang
menghambat jalannya ekspor
-
Aspek administrasi yang belim menunjang
-
Mulai dikembangkannya secara relatif cepat barang-barang sintetis di negara
maju sehingga mengurangi permintaan produk Indonesia
-
Peranan sektor pertanian yang masih tinggi
6.
Periode 1969/70-1973/74
Catatan:
-
Dalam Repelita I sasaran utama yang hendak dicapai adalah meningkatkan produksi
nasional dengan tetap mempertahankan stabilisasi
-
Kebijaksanaan industri dilakukan sebagai industri pengganti barang-barang impor
(yang perlu diproteksi) yang pada dasarnya merupakan benih ekonomi biaya tinggi
-
Untuk mengatasi kekurangan dana pemerintah memberlakukan kebijaksanaan pinjaman
luar negeri dan mengundang modal asing
-
Kebijaksanaan ekonomi yang menonjol dalam Repelita I adalah:
-
Peraturan Pemerintah No. 16 tanggal 17 April 1970
-
Pada tanggal 23 AGUSTUS 1971 pemerintah mengubah kurs rupiah dari Rp 378,-
menjadi Rp 415,- untuk US $ 1
-
Pertumbuhan ekonomi periode 1970 s/d 1975 adalah +/- 6,5%
Landasan:
-
TAP MPRS XXIII/MPRS/1966
Strategi:
-
Meningkatkan (GNP) dengan tetap menjaga stabilisasi ekonomi dan pada saat yang bersamaan
meningkatkan investasi di sektor yang diprioritaskan (pertanian, prasarana,
industri). Sasarannya adalah perombakan struktural perekonomian Indonesia
Yang
mendukung:
-
Tingkat inflasi sudah dapat dikendalikan dan disiplin penggunaan keuangan pemerintah
semakin mantap yang nampak dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Dengan
perkataan lain perekonomian nasional sudah semakin stabil
-
Pemberlakuan kebijaksanaan baru pemerintah di bidang perdagangan, ekspor-impor
dan devisa yang dituangkan dalam PP R.I. No. 16 tahun 1970
-
Dialokasikannya dana dalam APBN untuk pembangunan pedesaan pada khususnya dan
pembangunan daerah pada umumnya
-
APBN tetap dipertahankan seimbang
-
PMDN dan PMA yang semakin meningkat
-
Situasi politik yang semakin stabil
Repelita
memiliki dasar politis yang kuat yaitu berpedoman pada TAP MPR
-
Segi administrasi dan kelembagaan yang mulai berkembang (berfungsi)
Yang
menghambat:
-
Dalam perekonomian yang semakin terbuka, Indonesia semakin dipengaruhi oleh
fluktuasi perekonomian Indonesia
-
Daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, kurang mendukung berkembangnya
industrilisasi, khususnya pengganti barang-barang impor
-
Semakin dirasakannya perbedaan/ kesenjangan pendapatan antar golongan dan juga
antar daerah, karena investasi yang dilakukan ternyata padat modal dan terpusat
di daerah-daerah tertentu (khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya
dll)
-
Krisis moneter dunia
-
Pengawasan pembangunan yang masih lama
7.
Periode 1974/75-1978/79
Repelita II
Catatan:
-
Pada periode ini harga minyak bumi meningkat pesat sehingga meningkatkan dana
pembangunan
-
Devaluasi Rupiah tanggal 15 Nopember 1978, dari Rp 415,-/US $ 1,- menjadi Rp
625,-/US $ 1,-
-
Target pertumbuhan yang hendak dicapai 7,5%
-
Mulai dikembangkan pembangunan yang berwawasan ruang dengan membentuk
wilayah-wilayah pembangunan
-
Krisis pertamina, tidak mampunya Pertamina melunasi utang jangka pendeknya
-
Krisis beras akibat kemarau panjang
-
Mulai dikembangkan pembangunan yang berwawasan ruang dengan membentuk
wilayah-wilayah pembangunan
-
Krisis pertamina, tidak mampunya Pertamina melunasi utang jangka pendeknya
-
Krisis beras akibat kemarau panjang
Landasan:
-
GBHN 1973
Strategi:
-
Meningkatkan (GNP) dengan sasaran:
-
Tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik
dan terbeli oleh masyarakat
-
Tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas lain yang diperlukan, terutama
untuk rakyat banyak
-
Keadaan prasarana yang semakin meluas dan sempurna
-
Kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata
-
Memperluas kesempatan kerja
Yang
mendukung:
-
Stabilisasi ekonomi tetap dipertahankan yaitu dengan tetap mempertahankan APBN
yang seimbang
-
Harga minyak bumi yang meningkat pesat
-
Situasi politik yang relatif stabil
Yang
menghambat:
-
Peranan pemerintah yang semakin dominan, menghambat pasrtisipasi rakyat/
masyarakat
-
Perekonomian Internasional yang mulai dihinggapi krisis yang mengakibatkan
menurunnya penerimaan ekspor di luar minyak. Di pihak lain kebutuhan devisa
untuk impor meningkat
8.
Periode 1979/80-1983/84
Repelita III
Catatan:
-
Repelita III memberikan perhatian yang lebih mendalam pada peningkatan
kessejahteraan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan laju pembangunan di
daerah-daerah tertentu, peningkatan kemampuan yang lebih cepat dari golongan
ekonomi lemah, pembinaan koperasi, peningkatan produksi pangan dan kebutuhan
pokok lainnya, transmigrasi, perumahan, perluasan fasilitas pendidikan,
perawatan kesehatan dan berbagai masalah sosial lainnya
-
Target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai 6,5%
-
Deregulasi perbankan 1 Juni 1983 mulai diberlakukan. Sementara itu masalah
‘deregulasi’ dan ‘debirokratisasi’ muncul secara mencolok
-
Mulai 1 Januari 1984 diberlakukan UU Pajak yang baru
-
Indonesia mulai swasembada beras
-
Devaluasi Rupiah tanggal 31 Maret 1983 dari Rp 625,- menjadi Rp 970,- per US $
1,-
-
Pemberlakuan Keputusan Presiden No. 10/1980 tentang sentralisasi pengadaan
keperluan pemerintah
-
Inpres No. 51/1984
Landasan:
-
Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
-
TAP MPR No. IV/MPR/1978 (GBHN)
-
TAP MPR No. VII/MPR/78
-
Keputusan Presiden T.I. No. 59/M tahun 1978
Strategi:
-
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% dengan berlandaskan pada Trilogi
Pembangunan yang meliputi:
-
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan
sosial bagi seluruh rakyat
-
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
-
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Asas pemerataan tampil sangat tajam
dalam Repelita III yaitu dengan dituangkannya 8 jalur pemerataan
Yang
mendukung:
-
Sasaran yang ingin dicapai diikuti oleh kebijaksanaan pada bidangnya yang
konsisten
-
Tingkat inflasi dapat dikendalikan
-
Situasi ekonomi pada umumnya sudah lebih baik sehingga memungkinkan
pertumbuhan, khususnya sektor informal
Yang
menghambat:
-
Gejala ekonomi dunia yang belum juga mereda
-
Harga minyak bumi yang mulai mengendor sehingga sangat mengurangi penerimaan
pemerintah
9.
Periode 1984/85-1988/89
Repelita IV
Catatan:
-
Sasaran pertunbuhan dalam Repelita IV adalah 5%
-
Dalam bidang politik diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi
organisasi sosial politik serta organisasi kemasyarakatan lainnya demi kokohnya
persatuan dan kesatuan bangsa
-
Deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijaksanaan yang menyolok dalam
kurun waktu Repelita IV
-
Diumumkan devaluasi pada tanggal 12 September 1986 yang diikuti dengan
kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang menunjang kebijaksanaan devaluasi
-
Pemberlakuan Inpres No. 4/1985 tangga 4 April 1985 mengenai penggunaan SGS
sebagai upaya meniadakan ekonomi biaya tingkat tinggi
-
Pengaktifan kembali penggunaan instrumen moneter berupa fasilitas diskonto
ulang, sertifikat BI, surat berharga pasar uang
-
APBN 1986/1987 volumenya secara absolut menurun dari APBN tahun sebelumnya
-
Rephasing investasi-investasi besar
-
Pemberlakuan Paket 6 Mei 1986 untuk meningkatkan daya kompetisi ekspor
non-migas dan menarik penanaman modal
-
Pemberlakuan keputusan 25 Oktober 1986 dan 15 Januari 1987 yang pada dasarnya
untuk sebagian meniadakan adanya importir tertunjuk
-
Pembayaran utang luar negeri melampaui DSR
-
Pemberlakuan kebijaksanaan 25 Oktoer 1986 dan 15 Januari 1987
-
Terjadi ‘mini krisis’ pada September 1984 dan pembelian cadangan devisa
Desember 1986, terakhir ini diatasi dengan ‘gebrakan Sumarlin’
Landasan:
-
Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
-
TAP MPR No. II/1983 tentang GBHN
-
TAP MPR No. /1983 mengenai pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/
Mandataris MPR dalam rangka pensuksesan dan pengamanan pembangunan nasional
-
Keputusan Presiden No. 7/1979 tentang Repelita III
-
Keputusan Presiden No. 45/M tahun 1983 tentang pembentukan kabinet pembangunan
IV
Strategi:
-
Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran diletakkan pada pembangunan di
bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan
usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat
menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun maupun
ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita selanjutnya. Sejalan dengan
itu pembangunan dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan
lain-lain akan semakin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan
kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan di bidang ekonomi
Yang
mendukung:
-
Ekspor barang non-migas dapat meningkat. Bahkan pada tahun terakhir Repelita IV
telah dapat melampaui nilai ekspor minyak bumi
-
Penerimaan dalam negeri meningkat khususnya setelah diberlakukannya UU
Perpajakan 1 Januari 1984
-
Dilanjutkan dan dikembangkannya pemberian kredit investasi kecil (KIK), kredit
modal kerja permanen (KMKP), dan kredit candak kulak (KCK)
-
Tetap dipertahankan APBN yang seimbang, serta inflasi tetap dapat terkendali
-
Kegiatan investasi tetap berjalan
Yang
menghambat:
-
Sumber penerimaan dari minyak bumi menurun sangat tajam
-
Proteksi yang diberlakukan oleh negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat
yang merupakan pasar barang ekspor Indonesia terbesar
-
Perekonomian Internasioanl yang masih belum menentu
-
Menurunnya nilai dolar tehadap mata uang asing lainnya sehingga melipatgandakan
utang Indonesia
Sejak
dimulainya masa Orde Baru sebenarnya perencanaan ekonomi Indonesia telah
dijabarkan dalam beberapa fase perencanaan, yakni:
UUD
1945
Sebagai
landasan
GBHN
Sebagai
rencana jangka panjang
REPELITA
Sebagai
rencana jangka menengah
APBN
Sebagai
rencana jangka pendek
Sedangkan
sebagai lembaga perencana yang ada di Indonesia adalah:
BAPPENAS,
sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Indonesia, merupakan lembaga
pemerintah non-dapartemen yang berkedudukan langsung di bawah dan
bertanggungjawab pada Presiden. Badan ini memiliki fungsi membantu Presiden di
dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan nasional,
serta menilai pelaksanaannya.
BAPPEDA
tingkat I untuk melaksanakan perencanaan daerah tingkat I (Provinsi), dan
BAPPEDA
tingkat II untuk melaksanakan perencanaan daerah tingkat II (Kabupaten dan
Kotamadya).
Sumber
: http://mifta-huljannah.blogspot.com/2012/03/minggu-5-perkembangan-strategi-dan.html
http://karinadevianta.blogspot.com/2012/03/5-perkembangan-strategi-dan-perencanaan.html
Selasa, 26 Maret 2013
Para Pelaku
Ekonomi
A.
Menggolongkan Pelaku ekonomi utama
dalam perekonomian Indonesia :
1. Rumah Tangga Konsumsi /RTK
Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Rumah tangga konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya.
1. Rumah Tangga Konsumsi /RTK
Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Rumah tangga konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya.
Peran Rumah Tangga Konsumsi adalah :
1) Konsumen
2) Pemasok atau pemilik faktor produksi
Faktor produksi ada 4 macam yaitu :
1) Alam
2) Tenaga kerja
3) Modal
4) Skill/keahlian
Dari keempat faktor produksi tersebut yang termasuk faktor produksi asli yaitu alam dan tenaga kerja sedangkan faktor produksi turunan terdiri dari modal dan skill
Balas jasa dari faktor produksi yaitu :
1) Alam : sewa tanah
2) Tenaga kerja : upah/gaji
3) Modal : bunga modal
4) Skill/keahlian : laba
2. Rumah Tangga Produksi/RTP/Perusahaan
Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi.
Peran Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yaitu :
1) Produsen : menghasilkan barang dan jasa
2) Pengguna faktor produksi : menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa
3) Agen pembangunan : membantu pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan
3. Pemerintahan
Pemerintahan mencangkup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi. Dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan negara (BUMN/BUMD).
Peran Pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu :
1) Pengatur : mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat
a) pengaturan ekonomi secara langsung
contoh : perizinan, pengendalian lingkungan, pembayaran pajak, peraturan biaya tarif, penghapusan peraturan-peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi
b) pengaturan ekonomi secara tidak langsung
contoh : pemberian insentif bagi produsen untuk memproduksi barang tertentu, himbauan pemerintah agar konglomerat menyerahkan 2,5% keuntungannya untuk mengentaskan kemiskinan
2) Konsumen : membutuhkan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya
3) Produsen : menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD)
Regulasi : pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga pemerintah dapat menata kehidupan perekonomian sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan
Deregulasi : upaya penghapusan regulasi yang dinilai menghambat perekonomian
4. Masyarakat Luar Negeri
Peranan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah :
1) Perdagangan
2) Pertukaran tenaga kerja
3) Penanaman modal
4) Pemberian pinjaman
5) Pemberian bantuan
B. Peranan 3 Sektor Usaha Formal Dalam Perekonomian Indonesia
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Sebagai realisasi dari pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 maka didirikanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah bada usaha yang modalnya sebagian besar/seluruhnya milik pemerintah/negara. Badan usaha milik pemerintah pusat disebut BUMN,sedangkan badan usaha yang modalnya milik pemerintah daerah disebut BUMD(Badan Usaha Milik Daerah).
BUMN dan BUMD didirikan utuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan dalam ranka mengisi kas negara.
Berdasarkan UU RI No 9 tahun 1969 perusahaan negara digolongkan menjadi 3 jenis yaitu :
a) Perusahaan Jawatan (PERJAN)
Merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa. Tujuanya untuk melayani kepentingan umum/masyarakat luas (PUBLIC SERVICE). Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah yang di pimpin oleh seorang kepala yang bersesatus pegawai negeri sipil
Ciri-ciri perjan:
1. Bertujuan untuk melayani masyarakat
2. Pimpinan dan karyawan bersetatus sipil
3. Merupakan bagian dari departemen pemerintah
4. Memperoleh fasilitas negara
5. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada atasannya dalam hal ini kepala menteri/dirjen departem yang bersangkutan
Peranan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah :
1) Perdagangan
2) Pertukaran tenaga kerja
3) Penanaman modal
4) Pemberian pinjaman
5) Pemberian bantuan
B. Peranan 3 Sektor Usaha Formal Dalam Perekonomian Indonesia
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Sebagai realisasi dari pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 maka didirikanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah bada usaha yang modalnya sebagian besar/seluruhnya milik pemerintah/negara. Badan usaha milik pemerintah pusat disebut BUMN,sedangkan badan usaha yang modalnya milik pemerintah daerah disebut BUMD(Badan Usaha Milik Daerah).
BUMN dan BUMD didirikan utuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan dalam ranka mengisi kas negara.
Berdasarkan UU RI No 9 tahun 1969 perusahaan negara digolongkan menjadi 3 jenis yaitu :
a) Perusahaan Jawatan (PERJAN)
Merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa. Tujuanya untuk melayani kepentingan umum/masyarakat luas (PUBLIC SERVICE). Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah yang di pimpin oleh seorang kepala yang bersesatus pegawai negeri sipil
Ciri-ciri perjan:
1. Bertujuan untuk melayani masyarakat
2. Pimpinan dan karyawan bersetatus sipil
3. Merupakan bagian dari departemen pemerintah
4. Memperoleh fasilitas negara
5. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada atasannya dalam hal ini kepala menteri/dirjen departem yang bersangkutan
Contoh perjan:Perusahaan jawatan kereta api dan jawatan penggadaian
Sejak tahun 1991, perusahaan berubah status menjadi perusahaan umum, PJKA menjadi perumka dan perusahaan jawatan penggadaian berubah menjadi perum penggadaian
b) Perusahaan umum (PERUM)
Perum merupakan perusahaan milik negara yang tujuannya disamping melayani kepentingan umum juga diperbolehkan mencaei keuntungan
Ciri-ciri PERUM :
1. Bertujuan melayani kepentingan umum, tapi diperbolehkan untuk mencari laba dengan prinsip kerja efisien dan efekifitas
2. Bersetatus badan hukum yang diatur berdasarkan UU
3. Bergerak di bidang usaha yang vital
1. Bertujuan melayani kepentingan umum, tapi diperbolehkan untuk mencari laba dengan prinsip kerja efisien dan efekifitas
2. Bersetatus badan hukum yang diatur berdasarkan UU
3. Bergerak di bidang usaha yang vital
4. Berada
di bawah pimpinan dewan direksi
5. Pimpinan dan karyawan bersetatus pegawai negeri
6. Mempuya nama dan kekayaan sendiri yang di pisahkan dari kekayaan negara
7. Diatur secara perdata
8. Laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari laporan rugi/laba, neraca dan laporan perubahan modal disampaikan oleh pemerintah
Contoh PERUM:
-Perusahaan umum kereta api
-PERUM Dinas angkutan motor republik Indonesia
-PERUM Pengadilan
-PERUM Perumahan umum Nasional
c) Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Perusahaan perseroan merupakan perusahaan Negara yang biasanya berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Bertujuan untuk mencarilaba/keuntungan.
Ciri-ciri PT:
1. Tujuannya lebih besar(dominan) untuk mencari laba
Biasanya berbentuk PT
2. Sebagian besar seluruh modalnya milik pemerintah dalam bentuk saham-saham, tapi memungkinkan kerja sama pemilikan modal dengan pihak lain
3. Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar (minimal 51%)
4. Tidak dapat fasilitas negara secara khusus
5. Dipimpin dewan direksi
6. Pimpinan dan karyawan berstatus sebagai pegawai swastaØ
Contoh perusahaan yang berbentuk PT:
• PT Pos Indonesia
• PT Pelni
• PT Perkebunan
• PT GIA (Garuda Indonesia Airways)
• PT PLN (Perusahaan Listrik Negara)
• PT BTN (Bank Tabungan Negara)
Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.
Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan.
Contoh perusahaan daerah antara lain: perusahaan air minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai berikut:
- BUMN di harapkan dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang vital untuk memenuhi kebutuan masyrakat secara maksiml demi tercapainya kesejateran dn kemakmuran rakyat pada umumnya.
- Pemerintah melalui perusahaan negara (BUMR)dapat melayani masyarakat
- Perusahaan negara (BUMN)diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non pajak
- BUMN diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja sehingg dapat membantu mengatasi pengangguran
- BUMN yang melakukan kegiatan ekspor, impor dapat menmbah pengasilan defisa bagi negara
- BUMN di harapkan dapat mempercepat pertumbuan ekonomi nasional
2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
BUMS/perusahaan suasta adalah perusahaan yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi di luar perusahaan negara dan koperasi
Peranan BUMS dalam perekonomian nasional:
- Menggali dan memfaatkan potensi ekonomi yang belum digarap oleh perusahaan negara
- Membantu pemerintah memenui kebutuan masyrakat
- Meningkatkan penerimaan defisa negara dari perusahaan suasta yang melakukan kegiatan ekspor, impor
- Membantu mempercepat pertumbuan ekonomi
- Meningkatkan lapangan kerja dalam upaya mengatasi pengangguran
5. Pimpinan dan karyawan bersetatus pegawai negeri
6. Mempuya nama dan kekayaan sendiri yang di pisahkan dari kekayaan negara
7. Diatur secara perdata
8. Laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari laporan rugi/laba, neraca dan laporan perubahan modal disampaikan oleh pemerintah
Contoh PERUM:
-Perusahaan umum kereta api
-PERUM Dinas angkutan motor republik Indonesia
-PERUM Pengadilan
-PERUM Perumahan umum Nasional
c) Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Perusahaan perseroan merupakan perusahaan Negara yang biasanya berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Bertujuan untuk mencarilaba/keuntungan.
Ciri-ciri PT:
1. Tujuannya lebih besar(dominan) untuk mencari laba
Biasanya berbentuk PT
2. Sebagian besar seluruh modalnya milik pemerintah dalam bentuk saham-saham, tapi memungkinkan kerja sama pemilikan modal dengan pihak lain
3. Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar (minimal 51%)
4. Tidak dapat fasilitas negara secara khusus
5. Dipimpin dewan direksi
6. Pimpinan dan karyawan berstatus sebagai pegawai swastaØ
Contoh perusahaan yang berbentuk PT:
• PT Pos Indonesia
• PT Pelni
• PT Perkebunan
• PT GIA (Garuda Indonesia Airways)
• PT PLN (Perusahaan Listrik Negara)
• PT BTN (Bank Tabungan Negara)
Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.
Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan.
Contoh perusahaan daerah antara lain: perusahaan air minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai berikut:
- BUMN di harapkan dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang vital untuk memenuhi kebutuan masyrakat secara maksiml demi tercapainya kesejateran dn kemakmuran rakyat pada umumnya.
- Pemerintah melalui perusahaan negara (BUMR)dapat melayani masyarakat
- Perusahaan negara (BUMN)diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non pajak
- BUMN diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja sehingg dapat membantu mengatasi pengangguran
- BUMN yang melakukan kegiatan ekspor, impor dapat menmbah pengasilan defisa bagi negara
- BUMN di harapkan dapat mempercepat pertumbuan ekonomi nasional
2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
BUMS/perusahaan suasta adalah perusahaan yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi di luar perusahaan negara dan koperasi
Peranan BUMS dalam perekonomian nasional:
- Menggali dan memfaatkan potensi ekonomi yang belum digarap oleh perusahaan negara
- Membantu pemerintah memenui kebutuan masyrakat
- Meningkatkan penerimaan defisa negara dari perusahaan suasta yang melakukan kegiatan ekspor, impor
- Membantu mempercepat pertumbuan ekonomi
- Meningkatkan lapangan kerja dalam upaya mengatasi pengangguran
Bentuk-bentuk Perusahaan swasta
Perusahaan swasta dalam menjalankan usahannya dapat berbentuk perseroan terbatas, persekutuan komanditer, persekutuan fima, dan perusahaan perseorangan
3. Koperasi
Fungsi dan peran koperasi Indonesia menurutUU No25 tahun 1992 pasal 4 sebagai berikut:
- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejateraan ekonomi dan sosial.
- Berperan serta secara efektif dealam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakatØ
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
- Berusaha untuk mewujutkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan uasaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
C. Mengidentifikasi pokok-pokok perkoperasian di Indonesia (pengertian, landasaan, azas, sejarah, keanggotaannya, sumber modal, prinsip-prinsip)
Pengertian koperasi
Menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah Badan usaha yang beranggotaan orang seorang/badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
- Perkoperasian adalah segala sesuatu yang mengangkut kehidupan koperasi
- Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan keanggotaan orang- orang
- Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan keanggotan koperasi
-
Gerakan koperasi adalah keseluruan
organisme koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat tepadu menuju
tercapainya cita-cita bersama koperasi
Lambang Koperasi mengandung arti sebagai berikut :
a. rantai menggambarkan persatuan yang kokoh
b. gigi roda menggambarkan usaha karya yang terus menerus dari golongan koperasi
c. padi dan kapas menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan dan akan dicapai oleh golongan koperasi
d. timbangan menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar dari koperasi
e. bintang perisai menggambarkan landasan idiologi koperasi adalah Pancasila
f. pohon beringin menggambarkan koperasi mempunyai sifat sosial dan berakar kuat pada masyarakat
g. tulisan koperasi Indonesia menggambarkan kepribadian koperasi Indonesia
h. warna dasar merah putih menggambarkan sifat nasional koperasi Indenesia
Landasan koperasi Indonesia
• Landasan ideologi : pancasila
• Landasan struktural yaitu UUD 1945
• Landasan operasional yaitu UU no 25 tahun1992
• Landasan mental yaitu solidaritas
Lambang Koperasi mengandung arti sebagai berikut :
a. rantai menggambarkan persatuan yang kokoh
b. gigi roda menggambarkan usaha karya yang terus menerus dari golongan koperasi
c. padi dan kapas menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan dan akan dicapai oleh golongan koperasi
d. timbangan menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar dari koperasi
e. bintang perisai menggambarkan landasan idiologi koperasi adalah Pancasila
f. pohon beringin menggambarkan koperasi mempunyai sifat sosial dan berakar kuat pada masyarakat
g. tulisan koperasi Indonesia menggambarkan kepribadian koperasi Indonesia
h. warna dasar merah putih menggambarkan sifat nasional koperasi Indenesia
Landasan koperasi Indonesia
• Landasan ideologi : pancasila
• Landasan struktural yaitu UUD 1945
• Landasan operasional yaitu UU no 25 tahun1992
• Landasan mental yaitu solidaritas
Tujuan koperasi
Menurut UU no 25 tahun 1992 pasal 3 koperasi bertujuan memajukan kesehjateraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil, dan makmur berlandasan pancasila dan UUD 1945.
Prinsip Usaha koperasi
Menurut pasal 5 UU no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian prinsip usaha koperasi adalah Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, Pengelolaan dilakukan secara demokratis, Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, dan Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
Kemandirian.
Sejarah Koperasi
Menurut Drs.M.Hatta yang di maksud usaha berdasar atas asas kekeluargaan dalam pengolahan koperasi adalah di hilangkannya pemilihan antar buruh dan majikan. Hal ini di lakukan dengan cara di ikut sertakan buruh sebagai pemilik perusahaan artinya,bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menggilangkan corak individualisme.
Secara historis, gerakan koperasi di indonesia telah di mulai sejakjaman penjajahan Belanda. Misalnya, pada tahun 1896 seorang Patih di Puwokerto, yaitu R.Wiria Atmanja mendirikan sebuah Bank pertolongan dan koperasi simpan pinjam.
Untuk menggembangkan dirinya koperasi melaksanakan 2 prinsip yang lain, yaitu pendidikanperkoperasian dan kerjasama antar koperasi.Pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan.Memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritasdalam mewujutkan tujuan koperasi
http://ips-mrwindu.blogspot.com/2009/04/pelaku-ekonomi.html
http://staff.unila.ac.id/sigit/files/2012/08/Sistem-Perekonomian-Indonesia.pdf
Langganan:
Postingan (Atom)

